Pada pemilukada pasti semua calon akan menuturkan visi dan misi jika mereka terpilih, kalau kita melihat dan mambaca bisa di pastikan semua apa yang di sampaikan oleh calon-calon tersebut sangat baik, karena berorientasi pada kesejahteraan bagi rakyatnya.
Visi dan misi tersebut akan di jadikan issue yang sangat penting dalam menunjang kampanye dan kemenangannya kelak. Tetapi tidak di tutup kemungkinan setelah mereka memenangkan pemilu semuanya juga akan terlupakan. Sebenarnya mulai sekarang seharusnya kita sudah bisa juga mereformasi jalur birokrat kita, kenapa karena sudah jelas pemilihan kepala daerah atau pemimpin bangsa ini dengan cara langsung sangat berkaitan dengan visi misi yang mereka usung. Kenapa demikian ?, pada masa pemerintahan ORBA misi dari seorang pimpinan telah di atur oleh GBHN ( garis besar haluan Negara ). Dan pada zaman reformasi ini , tidak ada lagi GBHN jadi timbul pertanyaan apa yang harus di lakukan oleh pemimpin terpilih ?, jawabnya sudah jelas mereka harus bekerja sesuai dengan visi dan misi mereka yang telah dipaparkan pada saat kampanye / saat mereka terpilih.
Tetapi kenapa visi dan misi para calon pemimpin daerah atau bangsa ini terlihat tidak terinterplementasikan , mungkin penyebabnya karena belum adanya reformasi di dalam birokrasi kita. Misal seorang gubernur yang terpilih dalam pilkada setelah naik bekerja tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan sehingga banyak yang kecewa atas kinerjanya. Hal tersebut tidak bisa di katakan 100 % kesalahan dari pemimpin tersebut, tetapi juga bisa di katakana dari system, system birokrasi yang belum mendapat perubahan. Belum ada kita mendengar atau melihat visi dan misi seorang yang terpilih di pasang di pinggir jalan seperti baleho, yang banyak itu baleho sebelum mereka terpilih. Dan juga DPRD, DPR yang merupakan kepanjangan tangan rakyat tidak pernah memantau apa yang di lakukan seorang kepala daerah, apa sudah sesuai dengan visi dan misi yang mereka sampaikan atau tidak. Yang ada para anggota dewan pun ikutan ribut saling salahkan , saling menghujat tanpa memberikan solusi yang tepat.
Sudah saatnya para wakil rakyat kita itu memperhatikan dan mengawasi kepala daerah atau pemerintahan, ya jika mereka berkerja tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dalam visi dan misi mereka segera lah memberi teguran, bukan dengan melakukan hak interpelasi terus seperti saat ini, tetapi sebaiknya kepala daerah atau kepala Negara di berikan kembali arsip visi dan misi yang mereka telah keluarkan pada saat pertama mencalonkan. Dan mengingatkan bahwa apa yang di kerjakan itu tidak sesuai dengan program kerja mereka. Bukankah kita memelih meraka untuk 5 tahun, tetapi kenapa ya program kerja mereka yang di gembar gemborkan hanya 100 – 400 hari kerja saja.
Ya semoga jika kita sama-sama mengingatkan dan bekerja sesuai dengan posisi masing-masing semoga Indonesia ini bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik dari pada saat ini
Filed under: Celoteh
oktady
Komentar